Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill

Kanaky, MAJALAH SELANGKAH -- Pemimpin Pasifik di Kaledonia Baru 18-21 Juni 2013 besok akan memutuskan apakah akan menerima permohonan West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).

Seperti dikutip radioaustralia.net.au, Edisi, 17 Juni 2013, Gerakan Free West Papua (WPNCL) melihat keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju menuju pengakuan internasional. Di masa lalu, Vanuatu telah menyuarakan dukungan bagi keanggotaan Papua Barat, tapi Fiji dan Kepulauan Solomon belum menyatakan sikap mereka.

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, menjelang kunjungannya ke Indonesia pada akhir pekan, mengatakan, kebijakan PNG adalah

 Menlu Vanuatu Edward Natapei mengatakan negaranya sangat mendukung upaya Papua Barat tapi kalah suara. Foto: AFP  Upaya gerakan Free West Papua untuk menjadi anggota badan regional Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), telah ditunda paling tidak enam bulan.

Melanesian Spearhead Group (MSG) terdiri dari para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, FLNKS.

"Gerakan Free West Papua memandang keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju untuk mendapat pengakuan internasional," tulis radioaustralia.net.au, edisi 18 Juni 2013.

Dilaporkan, para Menteri Luar Negeri yang berkumpul di Lifou, ibukota Kepulauan Loyalty, Kaledonia Baru, telah memutuskan untuk menunda keputusan sampai mereka mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, mengatakan pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan undangan awal bulan ini.

Ia mengatakan, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengambil sikap yang sama tentang Papua. 

"Semua negara MSG mempunyai pandangan yang sama bahwa kita menginginkan suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat," katanya.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei mengatakan, negaranya sangat ingin membahas soal Papua Barat pada pertemuan itu, tapi kalah suara.

"Yang kita inginkan adalah suatu kerangka waktu supaya masalah ini ditangani tahun ini - paling tidak dimulai tahun ini."

Edward Natapei mengatakan Perdana Menteri Vanuatu akan mengemukakan masalah ini dengan para pemimpin lain.

Para pemimpin MSG juga akan mempertimbangkan apakah akan menyetujui keputusan menteri-menteri luar negeri untuk mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura. (GE/Ist/MS)

Terpopuler Terbaru Kantor OPM Akan Diresmikan Lagi di Port Moresby Dukung Papua Masuk MSG, AMP Yogyakarta Turun Jalan Polisi Bubarkan Aksi Massa, 3 Anggota KNPB Ditangkap Presiden NFRPB Surati MSG Sampaikan 6 Hal Aku Peluru Ketujuh Dukung MSG, AMP Akan Gelar Aksi Damai Dukung Petisi Putri Sulung Tapol Papua, Filep Karma FLNKS Resmi Undang Papua Barat Hadiri KTT MSG Buchtar Tabuni Ditangkap, Alasan Belum Jelas Di KTT MSG, Papua Barat Diwakili 6 Diplomat English Stories West Papuans given Aboriginal passports

A historical ceremony was held outside the Victorian Trades Hall on June 1 for the issuing of Original Nations passports and West Papuan visas in conjunction with the Freedom Flotilla from Lake Eyre to West Papua.
In solidarity with the passport ceremony in Melbourne, a peaceful rally was also held in Manokwari, West Papua.
The freedom flotilla convoy, which will travel through central and northern Australia and leave from Cairns, aims to highlight the abuse of human rights and land rights occurring in West Papua.
Indonesia invaded the western half of the island of New Guinea in May 1963. Since then over 500,000 West Papuan deaths and disappearances have been unaccounted for as a result of violence and poverty inflicted by the military occupation.
West Papuan leaders together with traditional owners of the Kulan, Gunnai and Arabunna Aboriginal nations, which once shared the same continent, have initiated this peaceful action to draw international attention to the situation in West Papua and take a stand against the Indonesian military and the governments and multinational corporations that are complicit in the crimes against humanity taking place there.
For as long as these human rights abuses occur, the Australian and Indonesian government are complicit in genocide, says Robert Thorpe, an elder of the Gunnai nation.
Jacob Rumbiak, the foreign minister of the Federated Republic of West Papuan government in exile said: This mission will reunite our Indigenous family link, which was broken by geological evolution and colonial boundaries.
Uncle Kevin Buzzacott, an elder of the Arabunna nation said: This was one land; we still are one people, one soul.
The Freedom Flotilla is being crowd-funded, and has received support from environmental and human rights activists, politicians, musicians, unions and West Papuans inside and outside West Papua.
SOURCE: www.greenleft.org.au

Tentang Kami | Web Lama | Disclaimer | Pasang Iklan | Kontak Kami

Copyright @2012. All Rights Reserverd www.majalahselangkah.com - Situs Berita dan Informasi Seputar Tanah Papua

Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua

Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua

Penulis : Mateus Ch. Auwe | Dibaca 433 kali | Sabtu, 22 Juni 2013 23:17

Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli 'Khusta' Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org

USA, MAJALAH SELANGKAH -- Salah satu pemenang The Lawson Award tahun ini, Mkhuseli Khusta Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari tergelap apartheid, mendedikasikan penghargaannya untuk rakyat Papua. Para penerima penghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, Pembela masyarakat adat, hak politik, dan akhir penindasan rasial.

The Lawson Awards diberikan setiap tahun oleh Pusat Internasional Konflik tanpa kekerasan di The Fletcher School untuk Hukum dan Diplomasi di Tufts University di Fletcher Summer Institute. Hal ini diberikan kepada praktisi, akademisi dan wartawan yang bekerja berfungsi sebagai model untuk bagaimana perubahan tanpa kekerasan dapat dikembangkan, dipahami dan dijelaskan.

"Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang diajukan dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat," kata Mkhuseli Jack, pemimpin anti Apartheid Afrika Selatan, yang menerima penghargaan The Lawson Awards tahun ini.

"Orang-orang di sekeliling dunia harus mengubah lensa mereka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Mereka harus mendengar jeritan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri," lanjut Mkhuseli Jack dalam pidato penerimaannya, seperti dilansir freewestpapua.org.

Jack juga menambahkan,  "Di hari ini dan usia tidak ada ruang untuk segala bentuk penjajahan atau perambahan pada orang. Diskriminasi ini bahkan lebih buruk ketika itu didasarkan pada rasisme."

Ia juga berpesan kepada Benny Wenda, pemimpin Papua merdeka yang hadir dalam acara penyerahan penghargaan agar terus berjuang hak rakyat Papua Barat.

"Anda harus terus memperjuangkan hak anda. Anda akan bebas, itu hanya masalah waktu,"  tutur Jack berpesan.

Salahsatu penerima penghargaan, Rev James Lawson, aktivis Amerika yang pernah menghabiskan tiga tahun sebagai misionaris metodis di India itu memberikan saran kepada Papua Barat, bahwa Kunci untuk setiap perjuangan perlawanan sipil yang sukses adalah disiplin sengit, perencanaan dan strategi yang ketat.

"kekuatan hidup anda yang membuat anda kuat adalah kekuatan Allah, kekuatan kebenaran. Jadilah kuat. Jadilah berani. Mengorganisir perjuangan. Anda berada di sisi sejarah dan kebenaran," kata Lewson.

Usai menerima penghargaan, Rev Lewson menghabiskan waktu berbicara dengan Benny Wenda tentang perjuangan rakyat Papua Barat untuk kebebasan.

Wenda mengaku, bertemu  Rev Lawson dan Mkuseli Jack adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

"Perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan adalah mercu suar harapan bagi saya dan orang-orang saya," ujar Wenda. "Saya tahu bahwa suatu hari kami (Papua Barat) akan bebas."

Selain Mkuseli Jack, tiga pemenang lain yang menerima penghargaan dari  Lawson Award untuk prestasi dalam praktek penyelesaian konflik tanpa kekerasan adalah Evgenia Chirikova, wanita muda Rusia yang ikut mendirikan organisasi  membela hutan Khimki,  telah berjuang kampanye dalam waktu panjang dan selama sepuluh tahun terakhir sukse untuk mencegah penghancuran hutan purba  dekat Moskow.

Juga Oscar Olivera, salah satu pemimpin utama kampanye di Cochabamba, Bolivia pada tahun 1990 yang mencegah privatisasi sumber daya air dan membantu memicu partisipasi rakyat yang luas dalam transisi demokrasi Bolivia di tahun-tahun berikutnya.

Dan yang ketiga, Jenni Williams, co-pendiri Wanita Zimbabwe Bangkit, yang menerjang 52 penangkapan dan jailings karena protes yang berkelanjutan untuk hak-hak politik yang tulus untuk semua orang dari negaranya.

Untuk diketahui, Mkhuseli Jack adalah pemimpin UDF: United Democratic Front (Front Persatuan Demokrasi), sebuah koalisi lebih dari 500 kelompok perlawanan berbasis sipil selaras dengan Kongres Nasional Afrika.

Mkuseli Jack menunjukkan bagaimana biaya apartheid bisa ditransfer dari masyarakat kulit hitam kepada masyarakat bisnis komersial yang mendukung dan sebagian tergantung pada pendapatan pemerintah.

Strategi ini menarik daya beli masyarakat bahwa disamping pemogokan oleh para pekerja kulit hitam dan sanksi eksternal oleh pemerintah asing, menciptakan konteks untuk negosiasi antara Mandela dan Presiden FW de Klerk yang akhirnya membawa apartheid runtuh. (MS)

Kabupaten Puncak Jaya TEMBAK KAPOLRES

Kabupaten Puncak Jaya, Papua sepertinya tidak pernah sepi dari aksi -aksi penembakan. Entah sudah berapa korban jiwa yang jatuh, baik di pihak aparat maupun di pihak kelompok OPM akibat aksi penembakan. Kabar terbaru Senin (24/10) kemarin, Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, AKP Dominggus Otto Awes NRP 65100665 dilaporkan, ditembak kelompok separatis OPM, tepat di depan pesawat milik MAF (Mission Aviation Followship), yang saat itu sedang mendarat di Bandara Mulia. “Ia ditembak saat berdiri di depan pesawat MAF yang sedang parkir di apron Bandara Mulia. Kapolsek berada disana, untuk memonitor langsung kegiatan bandara,,” ujar Kombes wachyono Juru Bicara Polda Papua.

Saat sibuk memantau kegiatan bandara, tiba-tiba dua pelaku yang diduga anggota kelompok separatis OPM mengeroyok korban hingga jatuh terlentang. “Ketika korban terjatuh, salah seorang pelaku kemudian menindih dan seorang lagi merampas senjata revolver jenis Taurus dengan nomor seri XK 25609. Kemudian pelaku menembak korban sebanyak dua kali di hidung sebelah kiri dan leher kiri, yang mengakibatkan korban tewas ditempat,” jelasnya.

Pada saat penembakan terjadi, yang terlihat jumlah pelaku hanya dua orang. “Sesuai keterangan sejumlah saksi, pelaku hanya dua orang dengan ciri-ciri 1 orang menggunakan pakaian warna merah, tinggi badansekitar 150 cmQþkurusQþ tidak menggunakan sepatu. 1 orang lagi menggunakan pakaian warna hitam, tinggi badan sekitar 160 cmQþ kurus, tidak menggunakan sepatu,” terangnya.

Setelah melihat korban terkapar dan berhasil merampas senjatanya, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Gunung Nenas di sekitar bandara. “Mereka kabur dan menghilang di balik Gunung Nenas,” jelasnya.
Sementara korban, saat itu juga di evakuasi ke RS Mulia. Dan hingga kini akibat cuaca yang tidak bersahabat, belum bisa diterbangkan ke Sentani Jayapura.

Kata Wachyono, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan sempat menuntup penerbangan dari dan ke Mulia. Namun, saat ini aktivitas kembali berjalan normal.

Menurut Wachyono, pelaku adalah kelompok separatis OPM yang selama ini kerap melakukan aksi penembakan. “Mereka ini separatis OPM yang selalu mengacau keadaan di Puncak Jaya,”tukasnya.

Semebtara itu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Puncak Jaya, AKBP Alex Korwa dalam laporannya kepada pihak Kepolisian Daerah Papua menuturkan, peluru tersebut belum berhasil dikeluarkan dari kepala korban, dan diharapkan bisa dikeluarkan oleh tim medis RS Bhayangkara, Jayapura, saat jenazah dievakuasi kesana, Selasa (25/10) hari ini.

“Proyektil peluru masih ada dalam kepala almarhum. Belum berhasil dikeluarkan,” kata Kapolres dalam percakapan telepon genggamnya.

Dia juga mengatakan, evakuasi baru bisa dilakukan esok hari karena terkendala cuaca yang tidak bersahabat.
Berdasarkan pantauan koresponden ANTARA Jayapura, di Mulia, Senin sore, jenazah AKP Dominggus Awes saat ini sedang disemayamkan di aula kantor Polres Puncak Jaya, setelah dimandikan di Rumah Sakit Mulia.
Tampak Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya beserta pihak keluarga korban dan masyarakat umum berada di dekat jasad AKP Dominggus Awes.

Sementara itu, Polres Puncak Jaya menaikkan bendera setengah tiang di halaman kantornya.
Kapolsek Mulia AKP Dominggus Awes tewas ditembak di bagian hidung (kepala) oleh kelompok separatis bersenjata di Bandara Mulia pada Senin pagi.

Aparat keamanan masih terus melakukan pengamanan di lokasi penembakan dan melakukan pengejaran di kawasan pegunungan.

Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu daerah yang terletak di Pegunungan Papua, yang baru genap berusia 15 tahun pada tanggal 8 Oktober 2011 lalu.

Topografinya yang sulit serta cuaca relatif ekstrim seperti daerah di Pegunungan Papua lainnya, membuat daerah ini hanya bisa dijangkau dengan penerbangan perintis pesawat berbadan kecil.(jir/ant/don/l03)

A.S. Prihatin atas Sikap Indonesia terhadap West Papua

- Berita ABC - Australia, Updated September 27, 2010 17:33:15 (Terjemahan PMNews) 

Published by admin on September 27, 2010 

Keprihatinan mendalam disampaikan Amerika Serikat tentang perlakuan atas orang West Papua dalam kekuasaan Indonesia.

Untuk pertama kalinya Kongress A.S. membuka sesi khusus mendengarkan isu-isu yang berpengaruh terhadap provinsi orang Melansia itu.

Para anggota perwakilan diberitahu tentang pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan tuduhan bahwa Indonesia gagal memberikan Otsus kepada West Papua yang telah ia janjikan 9 tahun lalu.

Yang memimpin penyampaikan ini ialah Anggota Kongress dari Samoa Amerika, Eni Faleomavaega, yang juga adalah Ketua Sub Komisi Parlemen Urusan Asia-Pasifik dan Lingkungan Global.

Presenter: Helene Hofman
Pembicara: Eni Faleomavaega, American Samoa’s Congressman

FALEOMAVAEGA: Setahu saya ini pertama kali Kongres A.S. menyelenggarakan sesi khusus untuk keseluruhan pertanyaan tentang West Papua, menyangkut segala hal, sejarahnya dan situasi sekarang, khususnya era penjajahan Belanda dan bagaimana diambil alih secara militer di bawah pemerintahan Sukarno dan Suharto.

HOFMAN: Jadi, A.S. punya dua keprihatinan utama, sebagaimana saya pahami, satunya mendesak untuk kemerdekaan dan lainnya pelanggaran HAM?

FALEOMAVAEGA: Tidak, isu kemerdekaan selalu menjadi bagian dari pemikiran sejumlah orang West Papua. Saya mengikuti isu ini sudah sepuluh tahun sekarang dan merasa bahwa mengigat tahun-tahun kami bekerjasama dengan Jakarta, khususnya saat Jakarta mengumumkan akan memberikan UU Otsus kepada orang West Papua sejak 2001 dan harapan bahwa orang West Papua akan diberikan otonomi yang lebih. Well, sembilan tahun kemudian, tidak ada kemajuan atau gerakan yang terjadi untuk memberikan otonomi yang lebih banyak itu kepada orang West Papua dan dalam hal ini kami sudah ikuti dalam beberapa tahun belakangan dan kami harap Jakarta cepat tanggap terhadap pertanyaan dan keprihatinan kami.

HOFMAN: Saya mengerti ada isu pelanggaran HAM juga. Saya tahu Anda juga sedang mengklasifikasikan apa yang terjadi di West Papua itu sebagai sebuah perbuatan “genosida” (ed-tindakan yang dimaksudkan untuk dan berakibat penghapusan etnik), yang mana tidak mendapatkan oposisi di Amerika Serikat?

FALEOMAVAEGA: Well, ini isu yang terus berlanjut. Sebelum Timor Leste diberikan kemerdekaan 200.000 orang disiksa dan dibantai. Militer Indonesia lakukan hal yang sama di West Papua, angka konservativ 1000.000 orang, yang dilakukan oleh militer Indonesia. Yang lain mengatakan 200.000 orang orang West Papua dibunuh dan disiksa, dibunuh tanpa belas kasihan oleh militer. Jadi, ya ada persoalan genosida di sana. Saya sangat, sangat prihatin bahwa isu ini terus berlanjut dan kami mau memastikan bahwa orang-orang di sana diperlakukan adil.

HOFMAN: Apa yang dapat dilakukan A.S. tentang ini? Sekarang ada penyampaian khusus tentang West Papua? Apa harapan Anda yang akan jadi sebagai hasil dari ini?

FALEOMAVAEGA: Well, sistem pemerintahan kami agar berbeda dari sistem parlementer dan dalam sistem kami cabang yang setara dengan pemerintahan dan kami bekerjasama. Kami semua tahu bahwa Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia. Baru-baru ini mulai muncul untuk menjadi demokratis dan kita semua mendukung itu. Tetapi pad waktu bersama ada legacy tentang apa yang ia telah lakukan kepada orang West Papua, pertama dalam kolonialisme Belanda, kini penjajah lain menjajah orang-orang ini yang tidak punya hubungan budaya, etnik, hubungan sejarah sama sekali dengan orang-orang Indonesia, atau bisa dikatakan orang-orang Jawa ini yang tinggal di tanah air Indonesia. Ini orang-orang Melanesia dan secara budaya ada keprihatinan yang sangat, amat bahwa orang-orang ini semakin lama semakin menjadi minoritas di tanah mereka sendiri dan di dunia mereka sendiri, dan memang ada keprihatinan mendalam tentang apa yang Jakarta lakukan terhadap isu ini.

HOFMAN: Jadi apa pesisnya yang dapat dilakukan A.S.? Kenapa orang Indonesia harus dengarkan A.S.?

FALEOMAVAEGA: Indonesia tidak harus dengarkan A.S. Tetapi saya yakin negara-negara lain di dunia akan lihat, Hey, kami bisa katakan hal yang sama dengan apartheid, isu Afrika Selatan, apa yang terjadi dengan mereka. Kalau dunia tidak menekan Afrika Selatan untuk merubah apa yang dilakukannya, mereka tidak buat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa terhadap kebijakan apartheid di sana, dan saya pikir cara yang sama kita berikan perhatian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui orang Timor Leste.

HOFMAN: Jadi, apa langkah berikutnya setelah sesi ini?

FALEOMAVAEGA: Well, penyampaian terbuka ini bagian dari proses itu. Ini cara operasi sistem pemerintahan kami. Kami lakukan dengar pendapat, dan Pemilu November mendatang mungkin akan terjadi perubahan dan kami menjembatani saat kami melewati proses itu, dan bila saya terpilih kembali saya jani kepada Anda bahwa saya akan angkat isu itu terus, tidak hanya dengan Jakarta, tetapi juga di Kongres dan juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami perlu menaruh perhatian lebih kepada masalah-masalah yang dihadapi orang West Papua sekarang.

PENEMBAKAN HELI MILIK MISIONARIS DITEMBAK OLEH PKI

Jayapura – Heli milik misionaris dengan nomor penerbangan VIDA PK-HME, Selasa siang, ditembak kelompok sipil bersenjata (KSB) saat melintas di Gurage, kawasan Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya.

Heli nahas itu tiba di lapangan terbang Mulia sekitar pukul 11.20 WIT dengan membawa BBM jenis oli pesanan Yajasi, bersama dua penumpang. Namun kedua penumpang tersebut tidak turun saat berada di lapangan terbang Mulia. Demikian dikutip dari antara, Selasa (26/3).

Setelah membongkar muatan, sekitar pukul 11.34 WIT, heli tersebut terbang kembali ke Wamena.

Saat terbang dan melintas di kawasan Puncak Senyum (Gurage) ditembak oleh KSB hingga mengenai kaca depan atau kokpit, namun heli tetap terbang dan mendarat di Wamena.

Dandim Puncak Jaya Letkol Inf Jo Sembiring ketika dihubungi mengakui adanya insiden tersebut seraya menambahkan dari laporan yang diterima terungkap heli naas itu terbang tidak melintas melewati rute yang biasa dilalui pesawat-pesawat yang hendak keluar dari Mulia.

“Laporan yang diterima terungkap heli tersebut saat kembali ke Wamena, melintas di kawasan yang selama ini menjadi basis KSB dan rute tersebut tidak pernah dilintasi,”

kata Letkol Inf Sembiring.

Sementara itu, akibat tembakan yang mengenai kokpit heli milik misionaris sejumlah perusahaan penerbangan membatalkan penerbangannya ke Mulia. (Jubi/Ian/merdeka.com)