Jakarta MENOLAK Berdialogue: Pukulan Telak bagi Jaringan Damai Papua dan agen BIN di LIPI

By admin on November 05, 2011

← Older Posts | Newer Posts →

Jakarta, khususnya Pemerintah Pusat menyatakan hal yang berbeda daripada gagasan agen BIN yang bekerja di LIPI, Muridan S. Widjojo dan agennya di Tanah Papua, Pater Neles Tebday bahwa, "Tak Ada Dialog Jakarta—Papua", yang artinya masukan dari agen inteligennya sendiri tidak diindahkan penguasa saat ini. 

Apa artinya bagi perjuangan Papua Merdeka? Berikut ulasan PMNews sebagai hasil wawancara dengan Amunggut Tabi, Sec.-Gen. TRWP di Markas Pusat Pertahanan. Menurut A. Tabi, "Ini pukulan telak buat negara Indonesia terhadap agennya sendiri, sebuah politik plin-plan ala NKRI, politik yang diharap menjadi mujizad oleh Jaringan Damai Papua."
Dalam catatannya yang disampaikan tertulis dengan jelas, judul catatannya, "Penolakan Dialogue menjadi bukti Pukulan Telak Pemerintah Kolonial terhadap Agen Intelijennya sendiri. Pukulan telak buat Pastor Neles Tebay bersama koleganya dan penganut politik Papua Tanah Damai."
Catatan itu lebih lanjut mempertanyakan, "Papua Tanah Damai itu logikanya apa? Siapa yang harus berdamai dengan siapa? Apa yang harus didamaikan? Kenapa harus ada perdamaian? Bagaimana mewujudkan perdamaian itu?"
Sebagai jawaban atas pertanyaannya sendiri, selanjutnya A. Tabi menjawab sebagai berikut:

• Logika "Papua sebagai Tanah Damai" atau "Papua Zona Damai" memang didorong oleh Keuskupan Jayapura dengan pemain mainstream lainnya di Tanah Papua, dengan maksud terutama supaya orang Papua tidak berkepala batu, tunduk kepada pemerintah dan menerima apa saja yang ada sebagai nasib dan kodrat Tuhan.
• Logika "Tanah Papua Zona Damai" juga bertentangan dengan logika "Tanah Papua Wilayah DOM". Bagaimana para gembala umat Tuhan ini menyaksikan setiap hari tentara dan polisi kolonial menenteng senjata ke mana-mana (di jalan, di pasar, di toko, di emperan kantor) semua memegang senjata, berseragam perang lengkap, kokh mereka berharap bisa mewujudkan wilayah ini menjadi Zona Damai? Mana logikanya?
• Kata pemain mainstream Tanah Papua bahwa untuk mewujudkan Papua sebagai Zona Damai itu perlu dilakukan Penarikan Pasukan Organik dan non-Organik dari Tanah Papua. "Apakah pernah terwujud? Sejak kapan tuntutan ini mereka sampaikan dan kapan ditanggapi? Tidak ada tanggapan menolak, tidak ada tanggapan keberatan, apalagi tanggapan menerima!"
• Siapa tidak tahu, bahwa esensi dialogue itu ialah, "win-win solution", yang artinya kedua belah pihak harus mengalah dan kedua belah pihak juga harus memenangkan sesuatu. Siapa yang pernah menyangka bahwa NKRI akan mengalah dalam hal-hal tertentu merupakan "Mimpi buruk" si pemimpin itu karena itu tidak akan pernah terwujud. Dialogue yang NKRI mau ialah manusia Papua berbicara dengan suara tembakan senjata tajam, meriam, kapal terbang, bukan dengan suara manusia, bukan suara, tetapi mereka mau orang Papua berdialogue dengan sebuah bunyi.

Pertanyaan kedua ialah "Siapa yang harus berdamai dengan siapa?" Apakah NKRI sebagai penjajah berdialogue dengan orang Papua yang kaum terjajah itu? Dalam posisi dan status sebagai apa? Apa mungkin sebuah negara militeristik, dengan budaya Jawa yang sok pintar, sok penjajah, sok jagoan, sok-sok-an itu merelakan dirinya, duduk sebagai sesama manusia umat ciptaan Tuhan untuk duduk bersama berbicara? Siapa bilang NKRI bisa melakukan itu?

Yang harus berdamai sebenarnya siapa? NKRI jelas-jelas tidak mau berdamai. Kenapa tidak mau berdamai? Karena NKRI merasa tidak ada yang harus didamaikan. Yang harus dilakukan orang Papua ialah, "MENERIMA APA YANG DIPUTUSKAN JAKARTA, bukan macam-macam." Lihat saja petugas yang diberi tanggungjawab bicara seperti ini, " UP4B harus segera disambut  dan semua pihak dihimbau segera bekerja". Apa artinya itu? Itu artinya sama persis dengan apa yang dikatakan Ali Murtopo, sang Pendiri Kopassus dan Pendiri Jemaah Islamiyah, hampir 50 tahun lalu di tempat yang sama, kepada bangsa yang sama, dengan tujuan yang sama, "

Kami tidak perlu kamu orang-orang Papua, kami perlu tanah ini. Kalau kamu orang Papua mau bikin negara, bilang kepada Amerika buat carikan tanah di bulan untuk kalian bikin negara, atau minta kepada Tuhan untuk ciptakan Tanah buat kalian merdeka dan tinggal di sana [PMNews, 9 September 2011]

Kalau Anda memahami kalimat dari Sesmenkopolhukam  Letjen (Pur) Hotma Panjaitan ini, maka Anda belum memahami Indonesia, Anda belum tahu apa artinya berdialogue dengan Indonesia.
***
Kemudian, "yang harus didamaikan itu apa?" Ini merupakan pertanyaan penting lanjutan. NKRI merasa yang harud didamaikan tidak ada, yang ada ialah "ketaatan orang Papua menerima apa adanya, apa saja ditawarkan NKRI, bukannya baku tawar."
Memang "Papua Roadmap" versi agen BIN yang selama ini sibuk mempekerjakan dirinya untuk Tanah dan Bangsa Papua menyatakan ada sejumlah hal yang perlu di-dialog-kan, antara lain, pelanggaran HAM dan sejarah integrasi West Papua ke dalam NKRI. Dua aspek ini yang paling tidak mau di-dialog-kan oleh NKRI. Alasannya, pertama pelanggaran HAM dilakukan bukan di Era Reformasi, tetapi itu terjadi di Era Orde Baru, era regime yang telah duruntuhkan oleh orang Indonesia sendiri sehingga hal-hal yang telah berlalu itu kita terima bersama sebagai kesalahan Orde Baru, bukan kesalahan Indonesia. Justru Indonesia hari ini lebih demokratis, lebih humanis dan lebih bersahabat dengan orang Papua dengan memberikan banyak sekali uang untuk orang Papua yang kalau dinilai dari sisi jumlahnya tidak banyak, dan kalau dari sisi kepentingan Indonesia sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali.
Alasan kedua, karena sejarah integrasi West Papua ke dalam NKRI telah tuntas, telah rampung, telah selesai dengan resolusi PBB 2504 yang mencatat hasil Pepera dimaksud. Jadi tidak beralasan mempersoalkan pengakuan dunia internasional itu, karena urusan hubungan Indonesia - West Papua telah selesai. Mengizinkan diri berbicara dengan wilayah dan bangsa yang sudah sah menurut persetujuan masyarakat internasional merupakan sebuah penghinaan bagi diri orang Indonesia. Indonesia tidak mau dianggap tunduk kepada orang-orang zaman batu, yang jumlahnya tidak begitu bermakna bagi NKRI, yang dari waktu ke waktu bukannya memberikan sumbangan buat kemajuan NKRI tetapi membebani beban negara ini.
***

Pertanyaan berikut mengenai alasan dialogue. Tujuan dialogue jelas untuk perdamaian dan rekonsiliasi, yaitu tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan di Tanah Papua selama NKRI menduduki dan menjajah Tanah Papua. Itu tujuannya. Tetapi alasannya apa?
Dengan kata lain, "Apa yang mendorong sehingga Indonesia harus merasa atau terpaksa mau berdialogue?" Hanya karena orang Papua membuka tangan mengemis minta dialogue? Apakah itu bisa terjadi? Hanya dengan demo-demo di jalan? Apakah Polri dan TNI yang ada di Tanah Papua tidak sanggup membungkam para pendemo sehingga Jakarta harus turun tangan dan bicara?
Orang berdialogue, duduk bersama itu terjadi pada saat kedua-belah pihak merasa ada alasan untuk melakukannya. Alasan itupun kalau tidak dilakukan akan merugikan pihak mereka, sehingga mereka akan merasa harus berdialogue untuk mengurangi kerugian itu. Tetapi kalau NKRI tidak berdialogue, apakah NKRI rugi? TIDAK SAMA SEKALI.
Kalau begitu, apa yang akan memaksa NKRI berdialogue? Dengan demo-demo? Dengan seminar-seminar? Dengan tulisan-tulisan di media-masa? Dengan berdoa dan berpuasa?
***
Ada banyak orang Papua diajar ilmu-ilmu hubungan antarbangsa, pluralisme dan multikulturalisme dalam kehidupan demokrasi modern. Manusia modern memang mengedepankan demokrasi. Demokrasi artinya ada kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Mereka diajarkan tentang teladan dari Marthin Luther King, Jr., dan Mahatma Ghandi dari India. Mereka tunjukkan bahwa kedua tokoh ini dan Nelson Mandela telah memberikan jalan terbaik untuk membangun hidup manusia yang harmonis dan beradab. Mereka tidak pernah mengajarkan "Negara mana yang sudah beradab, dan negara mana yang masib biadab, yang tidak akan mengiizinkan Anda berdialogue dengannya." Itu kesalahan professor yang mendidik orang Papua. Hasilnya orang Papua pulang dari studi, mereka serta-merta memaksa diri memaksa NKRI untuk berdialogue. Sesuatu yang mustahil.
***

Kalau orang Papua mau merdeka, maka kemerdekaan yang diperjuangkan itu untuk melepaskan diri dari pendudukan dan penjajahan NKRI. Kalau begitu, kenapa harus berbicara dengan sang penjajah? Apakah dengan harapan supaya sang penjajah mengakui kesalahan dan mengundurkan diri, lalu West Papua menjadi merdeka? Kalau tujuan akhirnya ialah memaksa orang Papua menerima pendudukan dan penjajahan NKRI, maka orang Papua bodoh siapa yang mau terlibat? Orang Indonesia bodoh mana yang mau menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk mengikuti nasehat yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi NKRI itu?
***
Yang jelas NKRI tahu persis, dengan jalan apapun, Papua PASTI MERDEKA! Itu sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. NKRI pun pernah memberontak terhadap Belanda, dan ia tahu cara-cara perjuangan, tahapan perjuangan, dan hasil-hasil yang pernah dicapai dari titik nol sampai titik akhir. Mereka tahu persis, makanya mereka sangat hati-hati menanggapi tuntutan rakyat Papua atau pihak luar yang mendorong orang Papua duduk bersama NKRI.
Yang NKRI mau ialah orang Papua supaya diam saja, kalau memberontak akan ditembak. Memang, orang Papua bukannya minta porsi makanan dan minuman diperbesar. Orang Papua mau merdeka. Para pendukung dialogue jelas-jelas pada posisi tidak menguntungkan bagi NKRI maupun West Papua. Mereka harus menggigit jari untuk sekarang, karena jelas-jelas Jakarta tidak mendukung dialogue dilakukan.