02 Desember 2011

Mengapa Masalah Papua Penting bagi PVV?

26 November, 2011

Mengapa Masalah Papua Penting bagi PVV?

Partai untuk Kebebasan PVV, pimpinan politikus anti Islam, Geert Wilders minta agar Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal, bertindak lebih tegas dalam masalah Papua. Belanda wajib membantu rakyat Papua, karena berhutang secara moral. Demikian PVV.
Menurut Wim Kortenoeven, anggota parlemen dari Partai untuk Kebebasan PVV, ada dua alasan.

Terkait:

Pertama, rakyat Papua korban rezim penindas. Mereka hanya meminta pengertian atas keinginan mereka, yakni otonomi. "Itu tidak aneh melihat posisi mereka di Indonesia," demikian Kortenoeven.
Kedua, tahun 1963, Belanda memberikan beberapa janji politik kepada Papua terkait kemerdekaan. Belanda bahkan membantu merancang bendera untuk Papua, yaitu bendera Bintang Kejora.

PVV prihatin dengan nasib rakyat Papua dan merasa wajib membantu rakyat Papua melihat hubungan panjang Belanda-Papua. Sayangnya, janji-janji itu tidak pernah ditepati.

Bukan keinginan rakyat
Kortenoeven menambahkan Papua secara paksa digabung dalam NKRI, walaupun itu bukan keinginan rakyat. "Karena itu kami menganggap mereka berhak menuntut otonomi," demikian Kortenoeven.

PVV ingin agar menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal, turun tangan, yaitu dengan membahas masalah ini dengan rekan sejawatnya dari Indonesia. Dalam pembicaraan itu, Menlu Belanda harus mengangkat isu-isu berikut:
Rakyat Papua tidak lagi boleh dianiaya seperti terjadi sekarang. Penindasan harus berhenti. Papua harus diberi kesempatan untuk bebas berbicara. Pengibaran bendera Bintang Kejora tidak lagi dilarang. Para pemimpin Papua yang ditangkap dalam protes pekan lalu, harus dibebaskan.

Tidak sah
Menurut PVV orang-orang itu ditangkap secara tidak sah. Para pemimpin itu ditahan karena memiliki pendapat politik tertentu.

"Sebuah negara yang bersahabat dengan Belanda, tidak boleh melakukan hal tersebut, dan memperlakukan warganya dengan sopan. Itu dasar persahabatan yang baik," demikian kata Kortenoeven menjelaskan.
Belanda, khususnya Menlu Rosenthal, menurut anggota PVV ini, harus bersikap lebih tegas, karena diplomasi diam-diam yang selama ini diterapkan, sama sekali tidak berhasil.

Sanksi
Rosenthal harus berani berkata: "Jika kalian tidak mau mendengar, kalian harus merasakan dampaknya. Penindasan terhadap kelompok-kelompok lemah Papua tidak bisa ditolerir. Mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan tentara Indonesia."

Jika Indonesia tetap tidak mau mendengarkan seruan itu, maka sanksi bisa diberlakukan Belanda. Juga jika itu bisa merugikan hubungan dagang antara kedua negara.

Tidak berdaya
"Ini rakyat yang tidak berdaya. Lain hal jika ini menyangkut gerakan gerilya bersenjata berat yang menuntut pemisahan. Namun ini hanya menyangkut orang-orang tidak berdaya yang hanya mau mengibarkan bendera. Untuk itu mereka ditangkap, dipenjarakan dan dianiaya karena menyanyikan lagu kebangsaan."

Itu tidak bisa diterima, kata Kortenoeven. Walaupun demikian Kortenoeven juga menambahkan tidak mau menyentuh integritas teritorial Indonesia, melainkan meminta pengertian atas keinginan otonomi kelompok-kelompok di Papua.
Ditambahkan jika rakyat Papua menyatakan ingin lepas dari NKRI dan melakukan perjuangan kemerdekaan, menurut PVV, itu adalah sebuah perkembangan yang tidak diinginkan dan harus dipikirkan betul-betul.

Kelompok minoritas
PVV ingin agar hubungan antara Indonesia dan Belanda tetap berlangsung seperti sekarang. Namun pada waktu bersamaan Partai untuk Kebebasan ini juga ingin agar posisi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, seperti Papua, Maluku dan Kristen, membaik.

"Kami ingin Indonesia berhenti mentolerir pembakaran gereja, kekerasan dan ancaman terhadap kelompok Kristen yang kadangkala dilakukan pemerintah daerah. Penindasan terhadap kelompok Kristen tidak hanya dilakukan kelompok Muslim."
Pemerintah pusat harus mengakhiri situasi itu. Pemerintah di Jakarta harus melindungi kelompok Kristen dari agresi pihak ketiga. Itu bisa pemerintah daerah, namun juga perorangan. Pemerintah RI harus menjaga agar hukum ditegakkan. Demikian Wim Kortenoeven, anggota parlemen Belanda dari Partai untuk Kebebasan PVV kepada John Tyler, wartawan Radio Nederland.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar