15 November, 2011
Pemerintah AS Sedang Upayakan Referendum bagi Papua
http://www.intelijen.co.id - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa harus menyatakan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang khawatir kondisi HAM di Papua.
"Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia," kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.
Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua," jelasnya.
Kata Manullang, akibat pernyataan Hillary, negara-negara Eropa maupun kelompok pendukung Papua di berbagai negara akan mendesak Indonesia untuk melakukan referendum bagi Papua.
"Di dunia internasional sudah diopinikan, perlunya referendum bagi Papua karena sudah banyak pelanggaran HAM," papar Manullang.
Dalam menyikapi pernyataan Menlu AS ini, kata Manullang, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dengan AS.
"Saya usulkan Menlu Indonesia mengirim surat protes kepada pemerintah AS karena telah melakukan intervensi kedaulatan Bangsa Indonesia," jelasnya.
Lanjutnya, sikap tegas Indonesia akan berakibat positif bagi Pemerintahan SBY yang akhir-akhir turun mendapat dukungan dari masyarakat.
"Kalau pemerintah SBY bersikap tegas terhadap AS, rakyat Indonesia akan mendukungnya," pungkas Manullang.
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat, Melalui Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton menanggapi berbagai gejolak yang terus berlangsung di Papua. Hillary Clinton, pada Jum'at, 11 November 2011, menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi HAM di Papua. Mantan ibu negara AS ini menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut.
"Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia," kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.
Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua," jelasnya.
Kata Manullang, akibat pernyataan Hillary, negara-negara Eropa maupun kelompok pendukung Papua di berbagai negara akan mendesak Indonesia untuk melakukan referendum bagi Papua.
"Di dunia internasional sudah diopinikan, perlunya referendum bagi Papua karena sudah banyak pelanggaran HAM," papar Manullang.
Dalam menyikapi pernyataan Menlu AS ini, kata Manullang, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dengan AS.
"Saya usulkan Menlu Indonesia mengirim surat protes kepada pemerintah AS karena telah melakukan intervensi kedaulatan Bangsa Indonesia," jelasnya.
Lanjutnya, sikap tegas Indonesia akan berakibat positif bagi Pemerintahan SBY yang akhir-akhir turun mendapat dukungan dari masyarakat.
"Kalau pemerintah SBY bersikap tegas terhadap AS, rakyat Indonesia akan mendukungnya," pungkas Manullang.
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat, Melalui Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton menanggapi berbagai gejolak yang terus berlangsung di Papua. Hillary Clinton, pada Jum'at, 11 November 2011, menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi HAM di Papua. Mantan ibu negara AS ini menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar