Halaman

23 Juni 2013

Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18


Diplomat Papua di MSG, dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba. Foto: penelusuran google.com
Berita Terkait
Kanaky, MAJALAH SELANGKAH -- Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18, 18 Juni 2013. Enam diplomat Papua Barat dari West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL), akan hadir di Noumea, Kanaky.
Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Minggu (16/06/13), enam diplomat itu, Dr. John Otto Ondawame, Barak Sope, Andy Ayamiseba, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan media ini belum konfirmasi orang yang keenam. 
Ini juga dibenarkan Andy Ayamiseba di Port Vila, Vanuatu. Dalam sesi wawancara khusus dengan Radio Australia, ia mengatakan, "Delegasi kami akan dipimpin oleh Wakil Ketua kami, Dr. Otto Ondawame bersama lima orang delegasi lainnya."
Enam diplomat Papua Barat ini akan hadir karena WPNCL telah mendapat undangan dari negara tuan rumah KTT MSG. Kata Andy, ini pertama kalinya Papua Barat diundang secara resmi negara tuan rumah penyelenggara MSG. Dalam MSG Summit sebelumnya, WPNCL masuk dalam delegasi Vanuatu.
"Perjuangan bagi Papua Barat menjadi anggota resmi MSG akan menjadi satu terobosan besar dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia," ujarnya.
Kata Andy Ayamiseba, dukungan dari berbagai komponen di Papua Barat meyakinkan masyarakat internasional. Jika pengajuan ini berhasil, ia yakin, akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya, sebuah aplikasi telah diajukan untuk mendapat keanggotaan penuh di MSG.
Dari dalam negeri, dukungan bagi para diplomat Papua Barat yang tergabung dalam WPNCL maupun kepada negara-negara Melanesia serta penyelenggara MSG Summit terus digemakan. Dukungan dalam bentuk aksi demonstrasi berkali-kali digelar, baik di Tanah Papua, di Jawa hingga beberapa negara luar.
Perjuangan rakyat Papua Barat melalui para diplomat untuk didaftarkan ke MSG memang mendapat respon positif. Tetapi, Indonesia pun tak mau "pulau emas" ini lepas begitu saja. Berbagai trik terus dilakukan.
MSG di Noumea ibarat angin segar bagi Kanaky dan Papua Barat, dua wilayah koloni yang memunyai potensi sumber daya alam itu.
Politisi senior pendukung Free West Papua, Barak Sope dan pimpinan MSG, Peter Forau, sebagaimana dilansir Vanuatu Daily Post, berpendapat, sejarah kelam masa lalu rakyat Papua Barat mengundang simpati negara-negara Melanesia.
Selain, sumber daya alam yang sangat potensial tak bisa dibiarkan dikuras habis negara kolonial, sementara rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan.
"Harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional," ujar Peter Forau.
Dukungan kepada dua wilayah terjajah ini, kata Forau, penting untuk mencapai independen secara politik di masa depan. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, negara anggota MSG akan bicarakan usulan keanggotaannya.
MSG Summit akan dilaksanakan di Noumea, Kanaky, oleh FLNKS (Front de Libration Nationale Kanak et Socialiste), 18-21 Juni mendatang. Lima anggota MSG: Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji dan FLNKS Kanaky, akan bahas soal status Papua Barat.
Hasil keputusan MSG Summit selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kawasan regional Pasifik dan Melanesia, PIF, hingga tingkat dunia di Komisi dan Sidang Umum PBB.
Sebelumnya, KTT MSG ke-16 di Goroka, PNG, 19 Agustus 2005. KTT MSG ke-17 di Port Vila, Vanuatu, 14-15 April 2008.
MSG, sebuah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yakni lembaga resmi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ia dibentuk berdasarkan "Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia" yang ditandatangani 14 Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu. (SYO/Ist/MS)
di Tidak ada komentar:

Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18

Diplomat Papua di MSG, dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba. Foto: penelusuran google.com
Berita Terkait
Kanaky, MAJALAH SELANGKAH -- Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18, 18 Juni 2013. Enam diplomat Papua Barat dari West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL), akan hadir di Noumea, Kanaky.
Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Minggu (16/06/13), enam diplomat itu, Dr. John Otto Ondawame, Barak Sope, Andy Ayamiseba, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan media ini belum konfirmasi orang yang keenam. 
Ini juga dibenarkan Andy Ayamiseba di Port Vila, Vanuatu. Dalam sesi wawancara khusus dengan Radio Australia, ia mengatakan, "Delegasi kami akan dipimpin oleh Wakil Ketua kami, Dr. Otto Ondawame bersama lima orang delegasi lainnya."
Enam diplomat Papua Barat ini akan hadir karena WPNCL telah mendapat undangan dari negara tuan rumah KTT MSG. Kata Andy, ini pertama kalinya Papua Barat diundang secara resmi negara tuan rumah penyelenggara MSG. Dalam MSG Summit sebelumnya, WPNCL masuk dalam delegasi Vanuatu.
"Perjuangan bagi Papua Barat menjadi anggota resmi MSG akan menjadi satu terobosan besar dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia," ujarnya.
Kata Andy Ayamiseba, dukungan dari berbagai komponen di Papua Barat meyakinkan masyarakat internasional. Jika pengajuan ini berhasil, ia yakin, akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya, sebuah aplikasi telah diajukan untuk mendapat keanggotaan penuh di MSG.
Dari dalam negeri, dukungan bagi para diplomat Papua Barat yang tergabung dalam WPNCL maupun kepada negara-negara Melanesia serta penyelenggara MSG Summit terus digemakan. Dukungan dalam bentuk aksi demonstrasi berkali-kali digelar, baik di Tanah Papua, di Jawa hingga beberapa negara luar.
Perjuangan rakyat Papua Barat melalui para diplomat untuk didaftarkan ke MSG memang mendapat respon positif. Tetapi, Indonesia pun tak mau "pulau emas" ini lepas begitu saja. Berbagai trik terus dilakukan.
MSG di Noumea ibarat angin segar bagi Kanaky dan Papua Barat, dua wilayah koloni yang memunyai potensi sumber daya alam itu.
Politisi senior pendukung Free West Papua, Barak Sope dan pimpinan MSG, Peter Forau, sebagaimana dilansir Vanuatu Daily Post, berpendapat, sejarah kelam masa lalu rakyat Papua Barat mengundang simpati negara-negara Melanesia.
Selain, sumber daya alam yang sangat potensial tak bisa dibiarkan dikuras habis negara kolonial, sementara rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan.
"Harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional," ujar Peter Forau.
Dukungan kepada dua wilayah terjajah ini, kata Forau, penting untuk mencapai independen secara politik di masa depan. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, negara anggota MSG akan bicarakan usulan keanggotaannya.
MSG Summit akan dilaksanakan di Noumea, Kanaky, oleh FLNKS (Front de Libration Nationale Kanak et Socialiste), 18-21 Juni mendatang. Lima anggota MSG: Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji dan FLNKS Kanaky, akan bahas soal status Papua Barat.
Hasil keputusan MSG Summit selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kawasan regional Pasifik dan Melanesia, PIF, hingga tingkat dunia di Komisi dan Sidang Umum PBB.
Sebelumnya, KTT MSG ke-16 di Goroka, PNG, 19 Agustus 2005. KTT MSG ke-17 di Port Vila, Vanuatu, 14-15 April 2008.
MSG, sebuah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yakni lembaga resmi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ia dibentuk berdasarkan "Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia" yang ditandatangani 14 Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu. (SYO/Ist/MS)
di Tidak ada komentar:
Diplomat Papua di MSG, dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba. Foto: penelusuran google.com
Berita Terkait
Kanaky, MAJALAH SELANGKAH -- Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18, 18 Juni 2013. Enam diplomat Papua Barat dari West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL), akan hadir di Noumea, Kanaky.
Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Minggu (16/06/13), enam diplomat itu, Dr. John Otto Ondawame, Barak Sope, Andy Ayamiseba, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan media ini belum konfirmasi orang yang keenam. 
Ini juga dibenarkan Andy Ayamiseba di Port Vila, Vanuatu. Dalam sesi wawancara khusus dengan Radio Australia, ia mengatakan, "Delegasi kami akan dipimpin oleh Wakil Ketua kami, Dr. Otto Ondawame bersama lima orang delegasi lainnya."
Enam diplomat Papua Barat ini akan hadir karena WPNCL telah mendapat undangan dari negara tuan rumah KTT MSG. Kata Andy, ini pertama kalinya Papua Barat diundang secara resmi negara tuan rumah penyelenggara MSG. Dalam MSG Summit sebelumnya, WPNCL masuk dalam delegasi Vanuatu.
"Perjuangan bagi Papua Barat menjadi anggota resmi MSG akan menjadi satu terobosan besar dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia," ujarnya.
Kata Andy Ayamiseba, dukungan dari berbagai komponen di Papua Barat meyakinkan masyarakat internasional. Jika pengajuan ini berhasil, ia yakin, akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya, sebuah aplikasi telah diajukan untuk mendapat keanggotaan penuh di MSG.
Dari dalam negeri, dukungan bagi para diplomat Papua Barat yang tergabung dalam WPNCL maupun kepada negara-negara Melanesia serta penyelenggara MSG Summit terus digemakan. Dukungan dalam bentuk aksi demonstrasi berkali-kali digelar, baik di Tanah Papua, di Jawa hingga beberapa negara luar.
Perjuangan rakyat Papua Barat melalui para diplomat untuk didaftarkan ke MSG memang mendapat respon positif. Tetapi, Indonesia pun tak mau "pulau emas" ini lepas begitu saja. Berbagai trik terus dilakukan.
MSG di Noumea ibarat angin segar bagi Kanaky dan Papua Barat, dua wilayah koloni yang memunyai potensi sumber daya alam itu.
Politisi senior pendukung Free West Papua, Barak Sope dan pimpinan MSG, Peter Forau, sebagaimana dilansir Vanuatu Daily Post, berpendapat, sejarah kelam masa lalu rakyat Papua Barat mengundang simpati negara-negara Melanesia.
Selain, sumber daya alam yang sangat potensial tak bisa dibiarkan dikuras habis negara kolonial, sementara rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan.
"Harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional," ujar Peter Forau.
Dukungan kepada dua wilayah terjajah ini, kata Forau, penting untuk mencapai independen secara politik di masa depan. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, negara anggota MSG akan bicarakan usulan keanggotaannya.
MSG Summit akan dilaksanakan di Noumea, Kanaky, oleh FLNKS (Front de Libration Nationale Kanak et Socialiste), 18-21 Juni mendatang. Lima anggota MSG: Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji dan FLNKS Kanaky, akan bahas soal status Papua Barat.
Hasil keputusan MSG Summit selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kawasan regional Pasifik dan Melanesia, PIF, hingga tingkat dunia di Komisi dan Sidang Umum PBB.
Sebelumnya, KTT MSG ke-16 di Goroka, PNG, 19 Agustus 2005. KTT MSG ke-17 di Port Vila, Vanuatu, 14-15 April 2008.
MSG, sebuah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yakni lembaga resmi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ia dibentuk berdasarkan "Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia" yang ditandatangani 14 Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu. (SYO/Ist/MS)
di Tidak ada komentar:

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill

Kanaky, MAJALAH SELANGKAH -- Pemimpin Pasifik di Kaledonia Baru 18-21 Juni 2013 besok akan memutuskan apakah akan menerima permohonan West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).
Pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).
Seperti dikutip radioaustralia.net.au, Edisi, 17 Juni 2013, Gerakan Free West Papua (WPNCL) melihat keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju menuju pengakuan internasional. Di masa lalu, Vanuatu telah menyuarakan dukungan bagi keanggotaan Papua Barat, tapi Fiji dan Kepulauan Solomon belum menyatakan sikap mereka.
Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, menjelang kunjungannya ke Indonesia pada akhir pekan, mengatakan, kebijakan PNG adalah
di Tidak ada komentar:
 Menlu Vanuatu Edward Natapei mengatakan negaranya sangat mendukung upaya Papua Barat tapi kalah suara. Foto: AFP  Upaya gerakan Free West Papua untuk menjadi anggota badan regional Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), telah ditunda paling tidak enam bulan.
Melanesian Spearhead Group (MSG) terdiri dari para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, FLNKS.
"Gerakan Free West Papua memandang keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju untuk mendapat pengakuan internasional," tulis radioaustralia.net.au, edisi 18 Juni 2013.
Dilaporkan, para Menteri Luar Negeri yang berkumpul di Lifou, ibukota Kepulauan Loyalty, Kaledonia Baru, telah memutuskan untuk menunda keputusan sampai mereka mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura.
Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, mengatakan pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan undangan awal bulan ini.
Ia mengatakan, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengambil sikap yang sama tentang Papua. 
"Semua negara MSG mempunyai pandangan yang sama bahwa kita menginginkan suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat," katanya.
Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei mengatakan, negaranya sangat ingin membahas soal Papua Barat pada pertemuan itu, tapi kalah suara.
"Yang kita inginkan adalah suatu kerangka waktu supaya masalah ini ditangani tahun ini - paling tidak dimulai tahun ini."
Edward Natapei mengatakan Perdana Menteri Vanuatu akan mengemukakan masalah ini dengan para pemimpin lain.
Para pemimpin MSG juga akan mempertimbangkan apakah akan menyetujui keputusan menteri-menteri luar negeri untuk mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura. (GE/Ist/MS)
di Tidak ada komentar:

Terpopuler Terbaru Kantor OPM Akan Diresmikan Lagi di Port Moresby Dukung Papua Masuk MSG, AMP Yogyakarta Turun Jalan Polisi Bubarkan Aksi Massa, 3 Anggota KNPB Ditangkap Presiden NFRPB Surati MSG Sampaikan 6 Hal Aku Peluru Ketujuh Dukung MSG, AMP Akan Gelar Aksi Damai Dukung Petisi Putri Sulung Tapol Papua, Filep Karma FLNKS Resmi Undang Papua Barat Hadiri KTT MSG Buchtar Tabuni Ditangkap, Alasan Belum Jelas Di KTT MSG, Papua Barat Diwakili 6 Diplomat English Stories West Papuans given Aboriginal passports

A historical ceremony was held outside the Victorian Trades Hall on June 1 for the issuing of Original Nations passports and West Papuan visas in conjunction with the Freedom Flotilla from Lake Eyre to West Papua.
In solidarity with the passport ceremony in Melbourne, a peaceful rally was also held in Manokwari, West Papua.
The freedom flotilla convoy, which will travel through central and northern Australia and leave from Cairns, aims to highlight the abuse of human rights and land rights occurring in West Papua.
Indonesia invaded the western half of the island of New Guinea in May 1963. Since then over 500,000 West Papuan deaths and disappearances have been unaccounted for as a result of violence and poverty inflicted by the military occupation.
West Papuan leaders together with traditional owners of the Kulan, Gunnai and Arabunna Aboriginal nations, which once shared the same continent, have initiated this peaceful action to draw international attention to the situation in West Papua and take a stand against the Indonesian military and the governments and multinational corporations that are complicit in the crimes against humanity taking place there.
For as long as these human rights abuses occur, the Australian and Indonesian government are complicit in genocide, says Robert Thorpe, an elder of the Gunnai nation.
Jacob Rumbiak, the foreign minister of the Federated Republic of West Papuan government in exile said: This mission will reunite our Indigenous family link, which was broken by geological evolution and colonial boundaries.
Uncle Kevin Buzzacott, an elder of the Arabunna nation said: This was one land; we still are one people, one soul.
The Freedom Flotilla is being crowd-funded, and has received support from environmental and human rights activists, politicians, musicians, unions and West Papuans inside and outside West Papua.
SOURCE: www.greenleft.org.au

di Tidak ada komentar:

Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua


Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua
Penulis : Mateus Ch. Auwe | Dibaca 433 kali | Sabtu, 22 Juni 2013 23:17
Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli 'Khusta' Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org

USA, MAJALAH SELANGKAH -- Salah satu pemenang The Lawson Award tahun ini, Mkhuseli Khusta Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari tergelap apartheid, mendedikasikan penghargaannya untuk rakyat Papua. Para penerima penghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, Pembela masyarakat adat, hak politik, dan akhir penindasan rasial.
The Lawson Awards diberikan setiap tahun oleh Pusat Internasional Konflik tanpa kekerasan di The Fletcher School untuk Hukum dan Diplomasi di Tufts University di Fletcher Summer Institute. Hal ini diberikan kepada praktisi, akademisi dan wartawan yang bekerja berfungsi sebagai model untuk bagaimana perubahan tanpa kekerasan dapat dikembangkan, dipahami dan dijelaskan.
"Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang diajukan dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat," kata Mkhuseli Jack, pemimpin anti Apartheid Afrika Selatan, yang menerima penghargaan The Lawson Awards tahun ini.
"Orang-orang di sekeliling dunia harus mengubah lensa mereka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Mereka harus mendengar jeritan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri," lanjut Mkhuseli Jack dalam pidato penerimaannya, seperti dilansir freewestpapua.org.
Jack juga menambahkan,  "Di hari ini dan usia tidak ada ruang untuk segala bentuk penjajahan atau perambahan pada orang. Diskriminasi ini bahkan lebih buruk ketika itu didasarkan pada rasisme."
Ia juga berpesan kepada Benny Wenda, pemimpin Papua merdeka yang hadir dalam acara penyerahan penghargaan agar terus berjuang hak rakyat Papua Barat.
"Anda harus terus memperjuangkan hak anda. Anda akan bebas, itu hanya masalah waktu,"  tutur Jack berpesan.
Salahsatu penerima penghargaan, Rev James Lawson, aktivis Amerika yang pernah menghabiskan tiga tahun sebagai misionaris metodis di India itu memberikan saran kepada Papua Barat, bahwa Kunci untuk setiap perjuangan perlawanan sipil yang sukses adalah disiplin sengit, perencanaan dan strategi yang ketat.
"kekuatan hidup anda yang membuat anda kuat adalah kekuatan Allah, kekuatan kebenaran. Jadilah kuat. Jadilah berani. Mengorganisir perjuangan. Anda berada di sisi sejarah dan kebenaran," kata Lewson.
Usai menerima penghargaan, Rev Lewson menghabiskan waktu berbicara dengan Benny Wenda tentang perjuangan rakyat Papua Barat untuk kebebasan.
Wenda mengaku, bertemu  Rev Lawson dan Mkuseli Jack adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
"Perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan adalah mercu suar harapan bagi saya dan orang-orang saya," ujar Wenda. "Saya tahu bahwa suatu hari kami (Papua Barat) akan bebas."
Selain Mkuseli Jack, tiga pemenang lain yang menerima penghargaan dari  Lawson Award untuk prestasi dalam praktek penyelesaian konflik tanpa kekerasan adalah Evgenia Chirikova, wanita muda Rusia yang ikut mendirikan organisasi  membela hutan Khimki,  telah berjuang kampanye dalam waktu panjang dan selama sepuluh tahun terakhir sukse untuk mencegah penghancuran hutan purba  dekat Moskow.
Juga Oscar Olivera, salah satu pemimpin utama kampanye di Cochabamba, Bolivia pada tahun 1990 yang mencegah privatisasi sumber daya air dan membantu memicu partisipasi rakyat yang luas dalam transisi demokrasi Bolivia di tahun-tahun berikutnya.
Dan yang ketiga, Jenni Williams, co-pendiri Wanita Zimbabwe Bangkit, yang menerjang 52 penangkapan dan jailings karena protes yang berkelanjutan untuk hak-hak politik yang tulus untuk semua orang dari negaranya.
Untuk diketahui, Mkhuseli Jack adalah pemimpin UDF: United Democratic Front (Front Persatuan Demokrasi), sebuah koalisi lebih dari 500 kelompok perlawanan berbasis sipil selaras dengan Kongres Nasional Afrika.
Mkuseli Jack menunjukkan bagaimana biaya apartheid bisa ditransfer dari masyarakat kulit hitam kepada masyarakat bisnis komersial yang mendukung dan sebagian tergantung pada pendapatan pemerintah.
Strategi ini menarik daya beli masyarakat bahwa disamping pemogokan oleh para pekerja kulit hitam dan sanksi eksternal oleh pemerintah asing, menciptakan konteks untuk negosiasi antara Mandela dan Presiden FW de Klerk yang akhirnya membawa apartheid runtuh. (MS)


di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)