25 Februari 2011

PEMBANGUNAN DI PAPUA " NON PARTISIPATIF "

PEMBANGUNAN DI PAPUA
“NON PARTISIPATIVE”
By: Umuryobay
********************************
Ada pertanyaan, apakah orang Papua di kampong itu bodoh?. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini?. Mengapa dijawab seperti itu?. Apakah jawaban anda dapat diukur, dan apa sih parameternya?. Wah, report juga memberi jawaban beragam pertanyaan diatas ini. Ok, untuk menjawab beragam pertanyaan tersebut, ikutilah penjelasan sederhana dibawah!


Paradigma, paradigm dan paradigm. Bongkar pasang (layak bengkel) aturan atau paradigm pelayanan public. Wonderful is paradigm in the West Papua.  Service asal bapa senang yang berlaku di seantero Papua. Ada seorang dosen /pengajar yang selesai dengan cum laude di salah satu Universitas Kaliber Indonesia, UGM mengatakan bahwa “ Pembangunan Papua sudah sesuai “dan “Orang Papua Kaya”. Apa indicator kekayaan mereka?. Statement ini sebetulnya rancu sekali, namun kadang-kadang seseorang memberi statement asal tuan senang. Jadi, itu merupakan hak demokrasinya dia mengatakan hal itu.
Jadi melihat ketimpangan pembangunan di Papua itu tidak harus ilmiah, ini yang dikatakan penulis buku/editor buku “Salahkah George Berantas Korupsi?.

Untuk itu mau mengerti dan mengukur apakah orang Papua itu sudah kaya atau pemerintah sudah melakukan pelayanan sesuai harapan public itu seyogyanya tanyakanlah kepada obyek penderitanya. Orang lain yang sakit tanya kepada yang lain. Misalkan Si A yang sakit tetapi tanya kepada si B ko sakit apa?. Yang sebetulnya sakit Martin, tetapi tanya teman pengantar atau penjaga pasiennya si Ahmad.

Lebih Crazinya lagi jika memaksakan dia menerima sakit. Misalkan: Memaksa si M untuk menerima penyakit Malaria, padahal dia sakit Kepala saja atau sebaliknya. Anekdot diatas hanya sebagai ilustrasi saja, namun jika kita secara cermat mengamati kondisi keberadaan masyarakat di Papua selalu berada pada posisi stagnan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Mereka selalu berada pada posisi konsumen aktif. Apalagi orang Papua asli, mereka produksi dengan produktivitas yang rendah, dari human capital yang dan natural capital yang tinggi. Ada yang menuding bahwa orang Papua asli tak memiliki solfskill yang cukup memadai, namun ini juga belum didiagnosis secara mendalam melalui riset yang proporsianal dan ilmiah. Sebab riset ilmiah itu tuntutan jaman mega trend dan walaupun ada statement bahwa melihat kebenaran itu tidak harus melalui langkah-langkah ilmiah.
Dengan demikian di Papua sengaja dibuat suatu proses pembiaran terus terjadi dari semua lini. Terutama dalam perencanaan pembangunan oleh semua level pemerintah tanpa melibatkan masyarakat umum, seperti LSM, Kelompok Entreprenaourship, Pimpinan Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda/Intelektual dalam mendesain perencanaan pembangunan secara bersama-sama dalam sebuah semangat kebersamaan (Spirit and solidarity)

Ada terkesan bahwa tanpa partisipasi setiap elemen masyarakat dalam perencanaan ini menunjukkan ada “ kecurigaan”bahwa pihak lain tidak kompeten untuk ikut mendesain pembangunan dalam skala prioritas ( priority of scale). Maka pemerintah di semua level memelihara dan menggunakan sebuah teori yang namanya “Teori Curiga”atau “Suspicious of Theory”dalam melakukan kontak social untuk menyatukan beragam persepsi dan argument menjadi sebuah argument/persepsi yang komplit dan tersasaran serta  memiliki bobot yang Qualify.

Ada sebuah kalimat oleh seorang guru besar di suatu Universitas di ujung Timur Indonesia ini bahwa “Kalau bisa dicoba kenapa tidak, atau sebetulnya mudah kenapa dipersulit”. Konsep seperti ini perlu ditanam dalam hati para pengelola negeri ini. Jika tidak dan semua serba “secreet”memungkinkan tumbuh suatu tindakan disebut “black action” dari “black thinking”atau “black design”atau istilah lain“black planning”.
Berhubungan dengan ini ada sebuah filosofi klasik bahwa dimana pencuri melakukan aksi ketika ada kesempatan. Semua kejahatan dilakukan pelakunya ketika ada kesempatan dalam sebuah perencanaan dari black thinking tadi. Di kesempatan itulah muncul hasrat untuk melakukan kejahatan sehingga untuk merencanakan sebuah pembangunan sebaik melibatkan semua elemen yang memiliki kepentingan didalam perencanaan itu tanpa mencurigai siapa dia, dari mana asalnya.

…………………………………………………………………………………………………
Reference: Salahkah George Berantas Korupsi, 2001, Nurjan Intan,Sigit S,Yuni D, Era Baru KEBIJAKAN FISKAL (Pemikiran, Konsep dan Implementasi),2009,Anggito A,Andie M, Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro & Makro, Nopirin, Ph.D.,2008.,General Psykology, Dr. C.George B.,2008


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar