Octovianus Mote @Yermias
Melbourne, MAJALAH SELANGKAH – Publik Forum bertopik “The Prospects for Peace in West Papua” digelar di Ruang C902 Universitas Victoria 300 Flinders Street Melbourne, Australia, Rabu, (7/8). Publik Forum difasilitasi oleh Community Identity Displacement Research Network (CIDRN), Victoria University.
Community Identity Displacement Research Network mengundang Octovianus Mote. Ia adalah salah satu dari lima orang negosiator yang ditunjuk oleh rakyat Papua pada Konferensi Perdamaian di Tanah Papua (KPP) pada 5-7 Juli 2011 lalu. Mereka juga mengundang Septer Manufandu, aktivis Forum Kerja Sama (Foker) LSM yang membawahi lebih dari 64 LSM di Papua. Septer Manufandu berhalangan hadir.
Diketahui, Octovianus Mote ditetapkan oleh rakyat Papua sebagai salah satu Juru Runding (Negosiator) bersama empat orang lainnya. Keempat orang yang lain adalah Rex Rumakiek (di Australia), DR. John Otto Ondawame (di Australia), Benny Wenda (di Inggris), dan Leoni Tanggahma (di Belanda). Mereka ditetapkan berdasarkan 17 macam kriteria.
Kriteria dimaksud antara lain adalah harus mampu menggunakan bahasa Inggris standar (speaking, listening, reading and writing), memiliki kemampuan diplomasi dan bernegosiasi (bersertifikat), memahami proses sejarah perjuangan Papua, juru runding bukan pemimpin, tapi mendapat mandat dari pemimpin serta ada beberapa kriteria yang khusus dan penting.
Pantauan media ini, Forum Publik di Universitas Victoria dibuka secara resmi oleh Dr. Richard Chauvel pukul 18.00 Waktu Melborne, Australia. Dr. Richard, Senior Lecturer, School of Social Sciences and Psychology, Universitas Victoria di Melbourne. Dr. Ricard adalah peneliti asing yang menghadiri KPP pada 5-7 Juli 2011 di Jayapura Papua.
University of Victoria @Ist
Tampak hadir Prof. Dr. Damian Kingsbury dari Deakin University Australia. Ia adalah penasiht ahli yang memfasilitasi perundingan GAM dan RI. Hadir pula dalam forum itu, Annie Feith. Ia adalah bekerja di Community Development, Universitas Victoria, Melbourne. Ia adalah seorang peneliti. Annie membuat Tesis seputar “Perempuan dan Kekerasan di Papua Barat”. Beberapa karya Annie bisa diakses di website insideindonesia.
Mahasiswa dari Universitas Victoria dan beberapa kampus di Melbourne serta aktivis LSM ikut hadir. Beberapa dari 43 orang warga Papua pencari suaka politik pada Januari 2006 ikut hadir, diantaranya, Papuana Mote, Adolf Mora dan beberapa lainnya. Hadir juga, aktivis HAM Papua, Paula Makabory. Paula meninggalkan Papua dan pergi ke Australia dan menetap Melbourne setelah ia merasa diamati dan kejar-kejar militer Indonesia di Papua.
Mengawali Forum Publik, Dr. Richard Chauvel memaparkan, lebih dari 40 tahun, rakyat Papua Barat di Indonesia bergumul dengan banyak masalah kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka mengalami masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar, “human security”, stigmatisasi politik-sosial-kultural, dan mereka dicap pemabuk, bodok, dan berkulit hitam. Juga, kebebasan ekspresi politik mereka saat ini dikriminalisasi oleh aparat militer Indonesia.
Ia menjelaskan, kondisi ini dialami rakyat Papua dalam waktu yang sangat lama. Belum ada tanda untuk sesuatu jalan keluar yang baik, positif, damai, dan tanpa kekerasan. Tuntutan keadilan dan pembebasan dianggap tindakan separatis dan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Maka, kata dia, Octovianus Mote adalah salah satu orang yang diamanatkan oleh rakyat Papua sebagai negosiator untuk Dialog Damai antara Rakyat Papua dan Indonesia di waktu mendatang. Ia datang dari Amerika ke Australia untuk memberikan gambaran tentang upaya penyelesaian konflik Papua dengan jalan dialog.
Octovianus Mote, fellow di Yale University, Amerika Serikat ini mengatakan, dialog Jakarta-Papua merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi tepat, penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. Kita semua bertekad untuk mencari solusi atas berbagai masalah politik, keamananan, hukum dan HAM, ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui suatu dialog.
Ketika ditanya, Mote mengatakan, Dialog Papua-Indonesia diharapkan dapat menjadi sebuah tawaran solusi yang paling baik, damai, adil dan bermartabat. Ia sebagai media dalam upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan mendasar, termasuk konflik berkepanjangan yang senantiasa menimbulkan aksi-aksi kekerasan di atasn Tanah Papua akhir-akhir ini.
“Dalam dialog kita tidak bicara ‘Papua Merdeka’ atau ‘Indonesia Harga Mati’. Kita akan cari titik persamaan. Kita berangkat dari titik yang sama. Kita sama-sama mau Papua damai. Kita harus cari cara yang menang-menang. Catatan dari pada keinginan dua belah pihak itu akan dibicarakan,”kata Mote.
Mote mengatakan keyakinannya pada pemerintah untuk menggelar dialog damai antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. “Rakyat Papua masih konsisten dengan amanat Kongres tahun 2001. Maka, kami tetap percaya Indonesia akan menggelar dialog,”katanya.
Keyakinan Mote didasarkan atas beberapa alasan. Alasan pertama, kata dia, Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat tahu dan sangat menghargai dialog. Kedua, Idnonesia punya pengalaman menyelesaikan konflik di Aceh dan Timor Leste. Ketiga, Indonesia juga terkenal di Asia Tenggara dalam perannya mediasi dalam masalah konflik, seperti di Bangsa Moro, Malaysia, Thailand. Keempat, Indonesia punya peresiden sudah serius. Ia sudah tegaskan wakil presiden.
Selain itu, Mote mengatakan, selama ia menjadi Wartawan Harian Kompas, ia melihat rakyat Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Dukungan datang juga dari LSM-LSM di Indonesia. Kata dia, secara internasional, masalah Papua tidak akan berlalu. “Banyak negara sudah mendukung proses dialog dan mengkritik pemerintah Australia yang dianggapnya tidak mengakui fakta,”kata dia kepada wartawan.
“Saya datang dari Amerika ke Melbourne dan Sydney dan Canberra untuk mencari dukungan dari berbagai pihak di luar negeri untuk memberikan suatu penguatan kepada presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dialog itu amat penting. Ini bukan untuk rakyat Papua saja, tapi untuk menunjukkan bangsa kita adalah negara yang demokratis,”kata Mote.
Ia menambahkan, Sultan di Yogyakarta telah mendukung Dialog. “Beliau mengatakan, Papua itu sebuah wilayah zaman kolonial Belanda maka harus dialog,”kata Mote menirukan kata-kata Sultan Yogyakarta.
Ketika ditanya soal rencana Jakarta untuk dialog dengan Pemerintah Provinsi, DPRP, dan MRP, Mote mengatakan, tugas negara adalah bicara dengan birokrasi di sana. “Apap pun yang Jakarta mau bicara dengan birokrat itu silakan saja. Itu tugas negara untuk bicara dengan dia punya aparat. Jika itu bicara dalam konteks urusan negara dalam konteks membangun. Kalau masalah Papua, rakyat Papua masih konsisten untuk bicara dialog,” kata dia.
“Kalau mereka (Jakarta) mau dialog dengan mereka punya orang-orang yang silakan. Tapi, itu bukan dialog yang dimaksud oleh rakyat Papua Barat. Yang masalah itu bukan pemerintah, LSM, dan Gereja tetapi yang punya masalah adalah rakyat. Maka, rakyat bilang kami mau Indonesia bicara dengan kami punya lima orang,” katanya tegas.
Ketika ditanya soal tanggapan pemerintah Amerika Serikat dan PBB soal dialog ini, Mote mengatakan, evaluasi periodik PBB sudah disebutkan bahwa Papua sudah menjadi agenda utama. “Indonesia mengatakan mau pakai istilah sendiri soal masyarakat asli. Jika, Indonesia mau diakui sebagai negara demokrasi di dunia, maka harus selesaikan PR, masalah Papua.” Mengenai sikap Obama yang terpilih kembali, Mote berharap Obama akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kata-katanya. “Kami yakin, Obama akan lakukan sesuatu sesaui dengan kata-kata. Kemudian, siapa pun menteri Luar Negeri USA dia selalu mendorong menyelesaikan soal Papua melalui dialog.
Konflik terus berlanjut @Ist
Tampak, diskusi menjadi lebih hangat dan menarik karena banyak pertanyaan dan pandangan disampaikan oleh para akademisi, mahasiswa dan aktivias. Lebih banyak adalah informatif dan memberikan bobok pada pemaparan yang disampaikan Octovianus Mote.
Prof. Damian mengatakan mendukung seluruh penjelasan. Tetapi, ia mengatakan Demiliterisasi tidak mungkin saat ini. Karena dalam Peta politik itu memerlukan untuk jaga kesatuan bangsa, perang, dan lainnya. Jadi, ada faktor dalam negeri dan luar negeri. Menjawan pernyaan ini, Mote mengatakan di Papua saat ini ada militer tetapi sekarang lebih banyak Polisi. Jadi, kata dia, pilisitisasi. (Yermias Degei/MS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar