Saat Sidang Dimulai, Presiden Rakyat Papua Bentangkan Spanduk
Rabu, 8 Februari 2012 | 7:50

Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut membentangkan spanduk sebelum mengikuti sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Jayapura. [SP/Roberth Isidorus Vanwi]

[JAYAPURA] Lima terdakwa kasus makar terkait Kongres Rakyat Papua (KRP) III atas nama Presiden  Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut, Perdana Menteri NFRPB Edison Gladius Waromi, Agustinus M  Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Selfius Bobi menghadiri di sidang  di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Jayapura, Selasa (8/2).  

Sidang  kasus makar kali ini memasuki pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum kelima terdakwa.

Sebelum  sidang dimulai, kelima terdakwa membawa spanduk dalam ruang sidang bertuliskan   “Stop Memaksakan Kehendak Bangsa Papua Menjadi Bangsa Indonesia.”  

Seperti diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU sebelumnya, bahwa kelima terdakwa pada Minggu (16/10)  sampai Rabu (19/10) lalu, bertempat di Lapangan Zakheus, Padang Bulan, Distrik Abepura, bersama-sama melakukan tindakan makar atau membentuk satu negara di dalam negara yang sudah berdaulat.

“Kelima terdakwa ini bersama-sama mencoba melakukan, menyuruh sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh, atau berniat memisahkan diri dari sebagian wilayah negara, dengan cara melaksanakan kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) III, yang di fasilitasi kelima terdakwa,” jelas Yulius D Teuf, SH. saat membacakan dakwaan bagi kelima terdwakwa kasus makar.  

“Yah, kalau dilihat peranan dari masing-masing terdakwa dalam kepanitiaan penyelenggara KRP III tersebut, itu sangat jelas sekali kekompakan atau kebersamaan dari kelima terdakwa dalam melakukan KRP III,  untuk memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB),” katanya.  

Profil Negara

Dalam Kongres Rakyat Papua III, disepakati profil negara sebagai berikut;  

Nama                           : Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)
Nama Bangsa               : Papua
Bentuk Negara             : Republik Federal
Lambang Negara          : Mambruk
Bendera                      : Bintang Fajar/Kejora
Lagu Kebangsaan        : Hai Tanahku Papua
Mata Uang                   : Gulden Papua
Wilayah NFRPB          :  Terbentang pada 129 derajat bujur timur berbatasan dengan NKRI (Maluku) hingga 141 derajat bujur timur
                                    berbatasan dengan PNG, satu derajat lintang utara berbatasan dengan Filipina, Republik Palau dan
                                    Samudera Pasifik sampai 10 derajat lintang selatan berbatasan dengan Australia.

Struktur Pemerintahan:

Kepala Negara             : Presiden
Kepala Pemerintahan    : Perdana Menteri
Pertahanan Keamanan (Hankam NFRPB): Tentara Nasional Papua Barat (TNPB)
Ketertiban Umum         : Polisi Federal Republik Papua Barat (PFRPB)
Kepala Wilayah Negara Bagian: Gubernur. [154]  

Tweet 4

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

01 February, 2012

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Victoria Nuland

Washington.- Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland, Selasa (31/1).

Sumber; www.metrotvnews.com

 

AS mendesak Pemerintah Indonesia tetap menanggapi keluhan dari warga Papua dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. "Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat terjadi di Provinsi Papua," jelasnya.

Nulanc menegaskan, Pemerintah AS mendukung dan menghormati integritas wilayah teritorial Indonesia. Ini termasuk wilayah Papua dan Papua Barat. Pada 1969 Indonesia mengambilalih Papua dari tangan Belanda. Wilayah di timur Indonesia itu memiliki ras berbeda dengan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Beragam konflik terus terjadi di wilayah itu, dan sejumlah wartawan asing dilarang melakukan peliputan di wilayah tersebut. Rekaman televisi lokal pada Oktober menunjukkan lima orang menyatakan kemerdekaan di Jayapura. Saat itu polisi paramiliter menembak ke kerumunan dan memukuli peserta dengan tongkat dan tangan kosong.

Setidaknya tiga orang tewas dan lebih dari 90 terluka. Delapan petugas kepolisian mendapat peringatan tertulis karena melanggar disiplin. Pemerintah Presiden Barack Obama telah meminta Indonesia dalam mempercepat proses transisi dempokrasi sekaligus menampilkan wajah Islam yang moderat. (Ant/DOR)

SBY meets with 13 Papuan church leaders

1 February, 2012

SBY meets with 13 Papuan church leaders

Neles Tebay

President Susilo Bambang Yudhoyono met with Papuan church leaders on Wednesday and repeated his pledge that the central government would bring peace and prosperity to the region.
Source:thejakartapost.com/news/
Thirteen church leaders attended the meeting at the Wisma Negara hall at the State Palace compound, including senior Jayapura Archdiocese official and Peace Papua Network coordinator Father Neles Tebay, Evangelical Church Assembly in Indonesia’s Papua branch chairman Rev. Lipiyus Biniluk and Rev. Isai Doom from the Tabernacle Pentecostal Church (GPT).

Home Affairs Minister Gamawan Fauzi and Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Djoko Suyanto also attended.

“The President has listened to the church leaders’ aspirations. He has directed all relevant agencies to implement measures necessary to boost Papuan people’s welfare, for example, establishing a more efficient shipping mechanism to reduce cement prices,” Gamawan told reporters.

“Sufficient infrastructure and facilities are keys to help reduce prices in Papua. Thus, accelerating infrastructure development in the region will be our top priority. We have been pushing the House of Representatives to approve budgets required to implement such projects,” he added.

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha said: “such a constructive dialogue will continue under coordination of Vice President Boediono.”

The government recently set up Presidential Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B) which is tasked with accelerating development in the provinces.

The government’s commitment to Papua and West Papua would be tested through the UP4B, which had no authority to execute policies but was responsible for ensuring that regional administrations and the central government coordinated better with each other.

One of the projects to be closely monitored will be the acceleration of infrastructure development in Papua’s mountainous areas where 1.5 million indigenous people live.

Another project will be the acceleration of the construction of a container port in Agats, Asmat regency, to facilitate the transportation of various goods by river to Dekai, the capital of Yahukimo regency in the Highlands.

There will also be accelerated inter-regency road construction across mountainous areas to reduce the high dependence on air transportation.

SBY meets with 13 Papuan church leaders

1 February, 2012

SBY meets with 13 Papuan church leaders

Neles Tebay

President Susilo Bambang Yudhoyono met with Papuan church leaders on Wednesday and repeated his pledge that the central government would bring peace and prosperity to the region.
Source:thejakartapost.com/news/
Thirteen church leaders attended the meeting at the Wisma Negara hall at the State Palace compound, including senior Jayapura Archdiocese official and Peace Papua Network coordinator Father Neles Tebay, Evangelical Church Assembly in Indonesia’s Papua branch chairman Rev. Lipiyus Biniluk and Rev. Isai Doom from the Tabernacle Pentecostal Church (GPT).

Home Affairs Minister Gamawan Fauzi and Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Djoko Suyanto also attended.

“The President has listened to the church leaders’ aspirations. He has directed all relevant agencies to implement measures necessary to boost Papuan people’s welfare, for example, establishing a more efficient shipping mechanism to reduce cement prices,” Gamawan told reporters.

“Sufficient infrastructure and facilities are keys to help reduce prices in Papua. Thus, accelerating infrastructure development in the region will be our top priority. We have been pushing the House of Representatives to approve budgets required to implement such projects,” he added.

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha said: “such a constructive dialogue will continue under coordination of Vice President Boediono.”

The government recently set up Presidential Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B) which is tasked with accelerating development in the provinces.

The government’s commitment to Papua and West Papua would be tested through the UP4B, which had no authority to execute policies but was responsible for ensuring that regional administrations and the central government coordinated better with each other.

One of the projects to be closely monitored will be the acceleration of infrastructure development in Papua’s mountainous areas where 1.5 million indigenous people live.

Another project will be the acceleration of the construction of a container port in Agats, Asmat regency, to facilitate the transportation of various goods by river to Dekai, the capital of Yahukimo regency in the Highlands.

There will also be accelerated inter-regency road construction across mountainous areas to reduce the high dependence on air transportation.

SBY meets with 13 Papuan church leaders

1 February, 2012

SBY meets with 13 Papuan church leaders

Neles Tebay

President Susilo Bambang Yudhoyono met with Papuan church leaders on Wednesday and repeated his pledge that the central government would bring peace and prosperity to the region.
Source:thejakartapost.com/news/
Thirteen church leaders attended the meeting at the Wisma Negara hall at the State Palace compound, including senior Jayapura Archdiocese official and Peace Papua Network coordinator Father Neles Tebay, Evangelical Church Assembly in Indonesia’s Papua branch chairman Rev. Lipiyus Biniluk and Rev. Isai Doom from the Tabernacle Pentecostal Church (GPT).

Home Affairs Minister Gamawan Fauzi and Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Djoko Suyanto also attended.

“The President has listened to the church leaders’ aspirations. He has directed all relevant agencies to implement measures necessary to boost Papuan people’s welfare, for example, establishing a more efficient shipping mechanism to reduce cement prices,” Gamawan told reporters.

“Sufficient infrastructure and facilities are keys to help reduce prices in Papua. Thus, accelerating infrastructure development in the region will be our top priority. We have been pushing the House of Representatives to approve budgets required to implement such projects,” he added.

Presidential spokesman Julian Aldrin Pasha said: “such a constructive dialogue will continue under coordination of Vice President Boediono.”

The government recently set up Presidential Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B) which is tasked with accelerating development in the provinces.

The government’s commitment to Papua and West Papua would be tested through the UP4B, which had no authority to execute policies but was responsible for ensuring that regional administrations and the central government coordinated better with each other.

One of the projects to be closely monitored will be the acceleration of infrastructure development in Papua’s mountainous areas where 1.5 million indigenous people live.

Another project will be the acceleration of the construction of a container port in Agats, Asmat regency, to facilitate the transportation of various goods by river to Dekai, the capital of Yahukimo regency in the Highlands.

There will also be accelerated inter-regency road construction across mountainous areas to reduce the high dependence on air transportation.

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

17 January, 2012

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

Jhon Wing (foto AFP

John Wing Opinion

We must act urgently to protect West Papuans from Indonesian brutality.

IN WEST Papua, it's appeasement, violence and business as usual for Indonesia. There is a vast difference between promises made to the people of West Papua and what actually happens.

President Yudhoyono once pledged to solve the Papuan issue in a ''dignified, just and peaceful'' manner.

During 2011 he made similar guarantees to heads of state such as President Barack Obama and Prime Minister Julia Gillard.

Yet violence remains entrenched in the province and is worsening. Rather than drawing down its military in the region, Jakarta is now increasing its estimated 30,000-strong presence. In mid-December, defence spokesman Colonel Sigit Priyono announced the deployment of troops now in Java, Aceh and Kalimantan.
Response to the conflict from foreign governments including Australia, the country nearest to West Papua with the exception of PNG, is to remain silent, echoing the 1999 reaction to the violence spreading in East Timor.
With operations currently centred in the highland area of Paniai, security forces are killing West Papuans accused of ''separatism''. On December 12, police attacked a site in Eduda, believed to be the headquarters of a local cell of the OPM (Independent Papua Organisation) and 14 were killed.

Human rights monitors report a ''military siege involving horrendous destruction and violence'', including torching of villages and chapels, deaths and forced evacuations.
Last week soldiers on a ''routine patrol'' shot dead a suspected OPM member, Lindiron Tabuni, the son of Goliat Tabuni, leader of Puncak Jaya district's OPM group.

Clearly, lethal force is used as the first resort against West Papuans, branded as ''treasonous'' and ''terrorists''. Indonesian authority is viewed by West Papuans as repressive and neo-colonial, lacking in concern for their welfare.
Lindiron Tabuni's targeted killing is significant as he is from a large clan scattered in small subsistence farming hamlets. The Tabuni clan's bow-and-arrow resistance to the modern, well-armed Indonesian security apparatus, regarded as brutal invaders, enjoys support. Tabuni's death will likely invite a response that will lead to further retaliation.
The shootout is the latest incident of violence in a bloody start to the year, despite a promise from the President to church leaders on December 16 that he would ''command the chief of police and the armed forces (TNI) to stop the violence in Paniai''.
Indonesia's pledges appease foreign governments who are compelled to stand up for human rights, but who are also pursuing their own national and commercial interests.
Jayapura chief of police Imam Setiawan typified a mindset when he referred to peaceful advocates of independence: ''Whoever supports separatism or subversion activity … I'm ready to die and finish them,'' he said. ''This is my duty.''
Djoko Suyanto, Minister for Political, Legal and Security Affairs, has supported the use of force. Defence commission chairman Mahfudz Siddiq said, following a peaceful protest rally in the capital, Jayapura, in October at which six were murdered, that security forces ''should have been firmer''.
After fifty years of Indonesian rule, clearly the status quo is not working.
There is a responsibility on the part of the international community to try to protect non-combatants in this undeclared war between Indonesia and the people it governs, given that it was the UN that ceded control of Papua to Indonesia following its annexation in the 1960s.

If Jakarta felt serious about peace and resolution of the conflict, it would end the ''security approach'' to West Papuan grievances.
The province remains Indonesia's only designated ''zone of military operations''. This seems a contradiction. The region is proudly promoted as a province important to Indonesia's ''territorial integrity'', where the citizenry voted to integrate with Indonesia in 1969 and are delighted with the arrangement.
The fact that the 1969 vote was a coerced, stage-managed farce orchestrated by a mass-murderer is conveniently glossed over by diplomats. There has been discontent ever since.

General Suharto and his successors built fortunes from West Papuan rainforest timber concessions and mineral resource wealth, operating a network of enterprises of no benefit to the local population. The security forces justify their presence, and benefit financially, from a continuation of hostilities.
Our Melanesian friends of the critical Pacific War years were quickly forgotten when General MacArthur and the Allied forces left their headquarters in Hollandia (Jayapura). Their post-colonial plight remains a stain on the national and international collective conscience.

West Papuan political prisoners make up a disproportionate percentage of Indonesia's jail population, some serving 10 to 15-year terms for possessing or raising the outlawed ''Morning Star'' flag, bestowed by the departing Dutch in 1961 but banned under Suharto until today.

A history of neglect has seen West Papua fall behind on all human development indices. It has the country's highest poverty and the lowest standards on all health indicators, the highest infant and maternal mortality rates and highest national HIV/AIDS infection rate found in the general community.
It has the lowest education standards as measured by school attendance, trained teachers, infrastructure and availability of resources.
While the conflict persists, advancement in wellbeing will continue to elude the bulk of the indigenous population. With limited or no access to development agencies, the people will stay poor and illiterate, dying from preventable illnesses. Mistrust, violence, intimidation and psychological abuse will continue, ad infinitum, as West Papuans are pushed further aside.

Realpolitik has determined their modern history to be a tragic one. West Papuans have to date only dreamed of, and prayed for, a better fate.
An international, third-party-facilitated dialogue is now imperative. It is the least they should be offered.
John Wing is a research fellow at the University of Sydney's Centre for Peace and Conflict Studies and author of the report Genocide in West Papua?

Read more: http://www.theage.com.au/opinion/politics/once-again-australia-is-silent-about-violence-on-its-doorstep-20120117-1q4k5.html#ixzz1jnIXQhoB

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

17 January, 2012

Once again, Australia is silent about violence on its doorstep

Jhon Wing (foto AFP

John Wing Opinion

We must act urgently to protect West Papuans from Indonesian brutality.

IN WEST Papua, it's appeasement, violence and business as usual for Indonesia. There is a vast difference between promises made to the people of West Papua and what actually happens.

President Yudhoyono once pledged to solve the Papuan issue in a ''dignified, just and peaceful'' manner.

During 2011 he made similar guarantees to heads of state such as President Barack Obama and Prime Minister Julia Gillard.

Yet violence remains entrenched in the province and is worsening. Rather than drawing down its military in the region, Jakarta is now increasing its estimated 30,000-strong presence. In mid-December, defence spokesman Colonel Sigit Priyono announced the deployment of troops now in Java, Aceh and Kalimantan.
Response to the conflict from foreign governments including Australia, the country nearest to West Papua with the exception of PNG, is to remain silent, echoing the 1999 reaction to the violence spreading in East Timor.
With operations currently centred in the highland area of Paniai, security forces are killing West Papuans accused of ''separatism''. On December 12, police attacked a site in Eduda, believed to be the headquarters of a local cell of the OPM (Independent Papua Organisation) and 14 were killed.

Human rights monitors report a ''military siege involving horrendous destruction and violence'', including torching of villages and chapels, deaths and forced evacuations.
Last week soldiers on a ''routine patrol'' shot dead a suspected OPM member, Lindiron Tabuni, the son of Goliat Tabuni, leader of Puncak Jaya district's OPM group.

Clearly, lethal force is used as the first resort against West Papuans, branded as ''treasonous'' and ''terrorists''. Indonesian authority is viewed by West Papuans as repressive and neo-colonial, lacking in concern for their welfare.
Lindiron Tabuni's targeted killing is significant as he is from a large clan scattered in small subsistence farming hamlets. The Tabuni clan's bow-and-arrow resistance to the modern, well-armed Indonesian security apparatus, regarded as brutal invaders, enjoys support. Tabuni's death will likely invite a response that will lead to further retaliation.
The shootout is the latest incident of violence in a bloody start to the year, despite a promise from the President to church leaders on December 16 that he would ''command the chief of police and the armed forces (TNI) to stop the violence in Paniai''.
Indonesia's pledges appease foreign governments who are compelled to stand up for human rights, but who are also pursuing their own national and commercial interests.
Jayapura chief of police Imam Setiawan typified a mindset when he referred to peaceful advocates of independence: ''Whoever supports separatism or subversion activity … I'm ready to die and finish them,'' he said. ''This is my duty.''
Djoko Suyanto, Minister for Political, Legal and Security Affairs, has supported the use of force. Defence commission chairman Mahfudz Siddiq said, following a peaceful protest rally in the capital, Jayapura, in October at which six were murdered, that security forces ''should have been firmer''.
After fifty years of Indonesian rule, clearly the status quo is not working.
There is a responsibility on the part of the international community to try to protect non-combatants in this undeclared war between Indonesia and the people it governs, given that it was the UN that ceded control of Papua to Indonesia following its annexation in the 1960s.

If Jakarta felt serious about peace and resolution of the conflict, it would end the ''security approach'' to West Papuan grievances.
The province remains Indonesia's only designated ''zone of military operations''. This seems a contradiction. The region is proudly promoted as a province important to Indonesia's ''territorial integrity'', where the citizenry voted to integrate with Indonesia in 1969 and are delighted with the arrangement.
The fact that the 1969 vote was a coerced, stage-managed farce orchestrated by a mass-murderer is conveniently glossed over by diplomats. There has been discontent ever since.

General Suharto and his successors built fortunes from West Papuan rainforest timber concessions and mineral resource wealth, operating a network of enterprises of no benefit to the local population. The security forces justify their presence, and benefit financially, from a continuation of hostilities.
Our Melanesian friends of the critical Pacific War years were quickly forgotten when General MacArthur and the Allied forces left their headquarters in Hollandia (Jayapura). Their post-colonial plight remains a stain on the national and international collective conscience.

West Papuan political prisoners make up a disproportionate percentage of Indonesia's jail population, some serving 10 to 15-year terms for possessing or raising the outlawed ''Morning Star'' flag, bestowed by the departing Dutch in 1961 but banned under Suharto until today.

A history of neglect has seen West Papua fall behind on all human development indices. It has the country's highest poverty and the lowest standards on all health indicators, the highest infant and maternal mortality rates and highest national HIV/AIDS infection rate found in the general community.
It has the lowest education standards as measured by school attendance, trained teachers, infrastructure and availability of resources.
While the conflict persists, advancement in wellbeing will continue to elude the bulk of the indigenous population. With limited or no access to development agencies, the people will stay poor and illiterate, dying from preventable illnesses. Mistrust, violence, intimidation and psychological abuse will continue, ad infinitum, as West Papuans are pushed further aside.

Realpolitik has determined their modern history to be a tragic one. West Papuans have to date only dreamed of, and prayed for, a better fate.
An international, third-party-facilitated dialogue is now imperative. It is the least they should be offered.
John Wing is a research fellow at the University of Sydney's Centre for Peace and Conflict Studies and author of the report Genocide in West Papua?

Read more: http://www.theage.com.au/opinion/politics/once-again-australia-is-silent-about-violence-on-its-doorstep-20120117-1q4k5.html#ixzz1jnIXQhoB